bersyukur dan bersabar

Buku Teks di Negeri NirevaluasiResensi Buku

Oleh Agung Prihantoro
Judul            : Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan
Penulis          : Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar
Penyunting   : Fatna Yustianti
Penerbit        : Bumi Aksara, Jakarta
Cetakan        : I, Oktober 2008
Tebal            : xv + 227 halaman

Membaca buku ini membetikkan dua pikiran. Pertama, kelangkaan buku teks (text book) berbahasa Indonesia yang bermutu tentang evaluasi program pendidikan. Kedua, ada sesuatu yang salah dalam praktik evaluasi program-program pendidikan kita.
Selain buku yang tengah kita bicarakan ini, sejauh pencarian saya, hanya ada tiga buku lain perihal evaluasi program pendidikan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yakni Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Djudju Sudjana, 2006), Evaluasi Program (Farida Yusuf Tayibnapis, 2000), dan Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (Musa Saburi, 2005).
Celakanya, karya Farida Yusuf itu tidak laik dijadikan referensi sebab sejumlah pandangannya keliru, demikian penilaian seorang guru besar evaluasi pendidikan. Sementara itu, buku Musa Saburi susah ditemukan di toko-toko buku. Alhasil, nyaris tandaslah kelangkaan buku teks evaluasi program pendidikan yang berbahasa Nusantara.

Wacana Evaluasi
Di Amerika Serikat dan Eropa, evaluasi program, sebagai bagian dari wacana evaluasi, mulai berkembang secara serius pada 1900-an dengan tokohnya E. L. Thorndike. Sejak saat itu, menjamurlah pustaka evaluasi program yang dianggit oleh—meminjam klasifikasi Guba dan Lincoln—mazhab pertama hingga keempat.
Ralph W. Tyler mewakili mazhab pertama, yang kemudian ditasbihkan sebagai Bapak Evaluasi, menulis Educational Evaluation (1969). Robert E. Stake merupakan tokoh mazhab kedua dan membesut Evaluating the Arts in Education (1975). Mazhab ketiga ditukangi oleh Michael Scriven dengan tulisan-tulisannya dalam Philosophical Redirection of Educational Research (1972) dan School Evaluation (1973). Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln memosisikan diri sebagai mazhab keempat dengan menulis Effective Evaluation (1981) dan Fourth Generation Evaluation (1989).
Karya Suharsimi dan Cepi ini termasuk mazhab ketiga yang berpandangan bahwa evaluasi program membuahkan hasil-hasil yang dipakai untuk membuat keputusan. Anehnya, kedua penulis buku ini tak menyuguhkan pendapat mereka sendiri tentang pengertian evaluasi program. Pendapatnya justru dipaparkan dalam buku Suharsimi lain yang topiknya lebih umum, yaitu Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (1999).
Sebagai “pedoman praktis teoretis”, buku Evaluasi Program Pendidikan ini mencoba jadi “buku pintar” bagi para mahasiswa dan praktisi pendidikan untuk mempelajari evaluasi program dan lantas melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan. Buku pintar tak lain merupakan sebuah rangkuman yang memasukkan sebanyak-banyak informasi secara ringkas. Dengan perkataan lain, buku ini tidak mengeksplorasi wacana evaluasi program secara mendalam dan tidak pula memberikan petunjuk praktis yang komplet untuk melakukan evaluasi.
Satu catatan lagi yang patut diindahkan adalah bahwa buku ini, sebagaimana banyak buku teks di Nusantara, ditulis dengan bahasa akademis yang kaku. Padahal, buku teks dapat ditulis dengan bahasa akademis dan ilmiah yang renyah, misalnya Psikologi Agama: Sebuah Pengantar (Jalaluddin Rakhmat, 2005). Lebih parah lagi, meskipun buku Suharsimi dan Cepi sudah direvisi dan disunting, kalimat-kalimat yang tidak jelas (clear), efisien (concise), dan koheren (coherent) masih bertebaran di sana-sini.

Praktik Evaluasi
Kelangkaan buku teks evaluasi program pendidikan yang bermutu ini beriringan dengan kesalahan dalam praktik evaluasi program pendidikan. Setidaknya ada dua kesalahan: pertama, evaluasi tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan secara tidak serius; kedua, evaluasi dilakukan secara benar, tetapi hasil evaluasi tidak benar-benar dipakai untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan.
Para pelaksana proyek pendidikan tentu mafhum bahwa monitoring dan evaluasi terhadap proyek mereka kerap kali tidak dilaksanakan, tetapi cukup dibayar dengan suap. Ini contoh nyata dari ketiadaan evaluasi, nirevaluasi. Contoh evaluasi yang dilaksanakan secara tidak serius adalah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang sarat dengan kecurangan. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pendidik bahwa banyak guru di banyak sekolah “dipaksa” mengerjakan soal-soal UN dan memberikan jawabannya kepada murid-murid mereka supaya angka kelulusan sekolah mereka mendekati seratus persen.
Jikalau praktik evaluasi program pendidikan sangat ngawur begini, hasil evaluasinya tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa ilmiah, hasil evaluasinya tidak objektif, tidak reliabel, dan tidak valid. Hasil evaluasi semacam ini pun otomatis tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan.
Sebagian evaluasi lainnya, katakanlah, dilakukan secara benar selaras dengan teori dan prinsip-prinsip evaluasi program. Akan tetapi, langkah ini saja belum mencukupi, sebab hasil-hasil evaluasi harus digunakan untuk membuat keputusan dan kebijakan. Menilik pendidikan nasional yang tak kunjung menunjukkan kemajuan yang signifikan, tampaknya hasil-hasil evaluasi tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga evaluasi dan hasilnya niscaya sia-sia belaka.
Melihat potret buram inilah, kiranya tak berlebihan bila disimpulkan bahwa sebetulnya praktik evaluasi program pendidikan kita amat minimalis, untuk tidak mengatakan nihil. Indonesia seolah-olah merupakan sebuah negeri nirevaluasi.
Di negeri nirevaluasi ini, buku Evaluasi Program Pendidikan dengan beberapa kekurangannya seakan menjadi setitik api yang diharapkan dapat membakar semangat ahli-ahli evaluasi untuk lebih rajin menulis buku, dan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi program-program pendidikan dengan benar dan memakai hasil-hasil evaluasinya secara optimal.[]

Resensi Buku

Oleh Agung Prihantoro
Judul                : The Elephant and the Dragon: Fenomena Kebangkitan India dan Cina yang Luar Biasa serta Pengaruhnya terhadap Kita
Penulis             : Robyn Meredith
Penerjemah    : Haris Priyatna dan Asep Nugraha
Penerbit           : Quacana, Bandung
Cetakan           : I, Juni 2008
Tebal                : xx + 240 halaman

Inilah dua kisah tentang naga dan gajah ajaib. Naga adalah Cina yang secara menakjubkan berubah dari negara komunis-sosialis miskin jadi kapitalis yang beranjak kaya. Gajah ialah India yang secara mengagumkan bangkit dari sosialisme dan nasionalisme ekonomi jadi kapitalis yang menapak kaya pula.
Sudah banyak tulisan yang membahas keberhasilan ekonomi Cina dan India. Buku ini mengetengahkan tema yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Robyn Meredith, penulisnya yang merupakan editor senior majalah Forbes, menyusun buku ini dengan merangkai banyak success stories para pejabat, pengusaha, mahasiswa, dan orang-orang awam, serta perusahaan-perusahaan Cina dan India yang menuai kesuksesan dengan kerja keras. Kisah-kisah yang mengalir lancar ini dilengkapi dengan data-data yang komplet, sebagaimana lazimnya laporan apik dari seorang wartawan.
Kisah naga ajaib berawal pada 1978 dengan Deng Xiaoping sebagai tokoh utamanya. Jauh berbeda dengan pendahulunya, Mao Zedong yang komunis-sosialis tulen, Deng tampil sebagai pembaru. Deng memperbarui kebijakan pertanian yang kemudian memodernisasi dan membawa Cina jadi kekuatan besar dan baru dunia.
Modernisasi Cina diretas tidak dengan mendirikan pabrik-pabrik dan gedung-gedung pencakar langit yang baru saja memukau para peserta Olimpiade Beijing, melainkan dengan mengubah sistem pertaniannya (h. 10).
Perubahan sistem pertanian Cina ini dimulai dari desa pertanian kolektif Xiaogang, sebuah daerah yang paling melarat di Fengyang di Provinsi Anhui. Pada musim dingin 1978, delapan belas keluarga di Desa Xiaogang berembuk secara sembunyi-sembunyi untuk menentang sistem pertanian komunis. Mereka membagi-bagi tanah pertanian kolektif untuk setiap keluarga, yang selanjutnya mengerjakan masing-masing bagiannya. Langkah mereka ini membuahkan prestasi yang bagus: hasil panen mereka meningkat empat kali lipat, dari 18 ton jadi 72 ton. Syahdan, Xiaogang kini dikenal sebagai tempat kelahiran reformasi pertanian (h. 9-10).
Lebih dari empat ratus pejabat dan pengurus partai saban tahun dikirim oleh Deng ke Singapura untuk melihat kemajuan Negeri Singa itu dan membayangkan bagaimana mereka harus membangun Cina kelak. Deng melakukan hal itu setelah terlebih dahulu pada November 1978 berkunjung ke sana selama tiga hari dan berguru pada Lee Kuan Yew.
Setelah semua keberhasilan ini, Tony Ma, seorang eksekutif hebat yang bekerja di perusahaan Amerika di Cina, bisa mengenang perjalanan hidupnya yang panjang. Semasa kecil, Tony melihat Tentara Merah Mao mendatangi dan memukuli seorang wanita tua yang almarhum suaminya pernah mengkritik pemerintah komunis. Pada usia enam belas tahun, Tony terpaksa berhenti sekolah dan bekerja di pabrik baja dekat Beijing dengan upah tak layak, 2 dolar/bulan.
Akan tetapi, pada 1977, dia berkesempatan kuliah sesudah universitas-universitas yang ditutup semasa rezim Mao tiba-tiba dibuka kembali. Iklim politik dan ekonomi yang membaik membuat Tony memperoleh beasiswa untuk mengambil program doktoral biokimia dan pascadoktoral di Amerika Serikat. Lantas, dia bekerja di perusahaan Johnson & Johnson, New Jersey, dan sekarang di perusahaan B. F. Goodrich. Kantornya di Hong Kong dan Cina, sehingga dia pergi-pulang ke dan dari kedua tempat itu. Istrinya menemani putra-putri mereka yang kuliah di Yale dan di Duke (h. 31-32).
Banyak sekali perusahaan, pabrik, gedung tinggi, jalan raya, mobil mewah, bulevar, dan segala ciri kemajuan telah bertebaran di Cina. Semua ini terlihat dengan jelas oleh Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee dari pesawat yang ditumpanginya ketika dia terbang ke Cina pada Juni 2003. Dan, ini merupakan kunjungan bersejarah, sebab selama sepuluh tahun terakhir tiada petinggi Negeri Gajah yang bertandang ke sini.
Vajpayee seolah hendak menautkan keberhasilan kedua negara ini, meskipun India lebih lambat dalam memperbarui perekonomiannya. Reformasi ekonomi India dimulai pada 1 Juli 1991 oleh Manmohan Singh, yang diangkat sebagai menteri keuangan oleh Perdana Menteri P.V. Marasimha Rao. Singh mendevaluasi mata uang India lebih dari 9% untuk mendorong ekspor yang diharapkan dapat menggelontorkan dolar ke dalam negeri. Sejak saat itu, India turut berpacu dalam kancah kapitalisme.
Arkian, setelah sistem ekonomi sosialis-nasionalis India diganti dengan sistem kapitalis dan, konsekuensinya, terjadi deregulasi atas license raj secara besar-besaran, perusahaan-perusahaan India dan asing berkembang dengan pesat.
Perkembangan ini tecermin dalam kisah Narayana Murthy, sang Bill Gates India. Narayana dibesarkan di Mysore dan sebenarnya pada 1962 diterima di Indian Institute of Technology yang prestisius. Namun, dia tak jadi kuliah di sana lantaran biayanya teramat mahal baginya, sehingga dia memilih masuk di perguruan tinggi lokal. Pada 1981, bersama teman-temannya, Narayana mendirikan perusahaan peranti lunak Infosys Consultants, yang pertumbuhannya terhambat oleh aneka license raj sebelum 1991. Selepas Singh menyingkirkan hambatan-hambatan itu, Infosys Consultants menjadi perusahaan besar yang menghidupkan roda perekonomian nasional.
Ada banyak kisah serupa yang lebih dramatis dan “sempurna” yang dirajut oleh Meredith—dan juga diterjemahkan—sekali lagi, secara amat apik dalam The Elephant and the Dragon ini dari perspektif neoliberalisme. Saking sempurna kisah-kisah ini, pembaca digiring berkesimpulan bahwa kapitalisme dengan pasar bebasnya menjadi satu-satunya cara untuk memajukan dan memakmurkan negara-negara yang masih terbelakang.
Jikalau kemajuan ekonomi Cina dan India dibaca oleh ekonom-ekonom antineoliberalisme, tentu akan lahir kisah-kisah naga dan gajah ajaib yang berbeda. Bila Meredith menyuguhkan naga dan gajah kapitalis, para ekonom antineoliberalisme mungkin bakal menuturkan bahwa naga dan gajah itu bisa secara tak kalah ajaib menyiasati dan mengambil keuntungan dari kapitalisme global.[]

Resensi Buku

Oleh Agung Prihantoro
Judul                : Room to Read
Penulis             : John Wood
Penerjemah    : Widi Nugroho
Penyunting     : Hermawan Aksan dan Salman Faridi
Penerbit          : Bentang, Yogyakarta
Cetakan           : I, April 2009
Tebal                : x + 385 halaman

The sleep of reason produces monsters.
—Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828).

Apa jadinya kalau akal budi (reason) manusia tidur lelap? Akan tercipta monster-monster, jawab Goya, pelukis kondang asal Spanyol. Monster-monster itu adalah orang-orang yang akal budinya terlelap sehingga mereka gemar berbuat onar di muka bumi.
Entah apakah John Wood, penulis buku Room to Read ini, pernah membaca ungkapan Goya tersebut atau tidak, tetapi keberhasilan Wood membangun gedung-gedung sekolah dan pustakaloka di lereng Gunung Himalaya, Nepal, niscaya mengejawantahkan kata-kata pelukis itu.
Salah sebuah cara yang efektif untuk membangkitkan akal budi manusia dari tidurnya adalah pendidikan. Pendidikan formal, informal dan nonformal yang berkualitas, dari tingkat usia dini sampai pascadoktoral, senantiasa didukung dengan perpustakaan yang bagus. Pendidikan dan perpustakaan menjadi dua hal yang tak terpisahkan, dan Wood memilih cara ini untuk mencegah kelahiran monster-monster.
Buku ini mengisahkan pencarian eksistensi Wood yang unik dan perjuangannya yang tak kenal lelah untuk menggalang dana guna membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan awalnya di Nepal, kemudian di Vietnam dan India.
Pada 1998, Wood menduduki jabatan eksekutif di perusahaan raksasa Microsoft cabang Sydney, Australia. Sebagai seorang eksekutif, sudah pasti dia sangat sibuk dengan segunung pekerjaan. Di sisi lain, dia telah memiliki kehidupan yang mapan pada usia yang relatif muda, 35 tahun. Namun, kesibukan dan kemapanan ini tak membuatnya menemukan eksistensi dirinya. Dia menderita penyakit modernitas, yang juga disandang banyak manusia zaman sekarang.
Wood tak punya waktu untuk memanusiakan dirinya. Mengabdi pada perusahaan kapitalis yang licik menjadikan cakrawala pandangnya sempit. Dia butuh melihat warna-warni jagat lain, melakukan sesuatu yang berbeda, dan bahkan menempuh jalan hidup yang sama sekali anyar.
Oleh karenanya, Wood mengambil cuti 21 hari, bukan ke Bali yang indah seperti keinginan pacarnya, melainkan ke pedalaman Himalaya yang pekat. Setiba di kaki gunung tertinggi sedunia ini, dia bingung sebab di sini tiada listrik tiada internet. Namun, ketika seorang pejabat setempat mengajaknya mengunjungi sebuah Sekolah Dasar miskin di Desa Bahundanda, Nepal, yang tak punya perpustakaan, sisi manusiawi Wood mulai tumbuh. Pengalamannya bersama siswa-siswi yang tak memiliki buku itu—berkebalikan dengan masa kecil Wood yang dilingkupi banyak buku—kelak benar-benar mengubah jalan hidupnya.
Usai cuti, dia mulai meminta teman-temannya menyumbang buku-buku untuk SD-SD melarat di daerah terpencil itu. Tak ternyana, teman-temannya merespons permintaannya dengan positif dan cepat. Tak lama berselang, datanglah kiriman paket-paket buku ke rumah orangtua Wood di Colorado sebagai pos pengumpulan buku. Wood dan ayahnya segera membawa banyak buku itu ke Nepal.
Filantropinya berkembang dengan cukup pesat. Sementara itu, kejenuhannya di perusahaan milik Bill Gate memuncak. Semua ini membuat Wood mengambil keputusan penting sepanjang hayatnya: keluar dari Microsoft pada akhir 1999 dan membentuk organisasi nirlaba untuk mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan di Nepal.
Nama organisasinya semula Books for Nepal, tetapi kemudian diganti jadi Room to Read. Tanpa modal pengalaman dalam aktivitas-aktivitas filantropi internasional dan berbekal tekad baja semata, dia dengan susah payah mengumpulkan dana di bawah panji organisasinya itu untuk merealisasikan mimpinya. Teramat banyak suka duka yang dia alami dalam perjuangan panjangnya ini.
Pada Agustus 2005, Room to Read telah mempekerjakan 50 staf yang bergaji memadai dan 1.000 relawan pencari dana. Organisasi ini pun berhasil membangun 2.300 gedung sekolah dan perpustakaan, dan mendonasikan 1 juta buku ke perpustakaan-perpustakaan di Nepal, Vietnam, dan India (362). Sebuah prestasi hebat yang diraih dalam tempo singkat! Alhasil, Wood diganjar dengan TIME Asia’s Heroes Award 2004 dan Academy for Educational Development “Breakthrough Ideas in Education” Award 2007.
Sejauh penuturan Wood dalam buku ini, Room to Read adalah organisasi non-pemerintah yang tak menjadi pelayan kapitalisme, yang dikritik dengan pedas oleh James Petras dan Henry Veltmeyer (Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century, 2001). Ornop budak kapitalisme, menurut Petras dan Veltmeyer, tak lebih dari broker perusahaan-perusahaan kapitalis dan sekadar penjaja kemiskinan Dunia Ketiga.
Sampai di sini, membaca buku ini mengingatkan kita pada kiprah Butet Manurung untuk mendidik anak-anak suku pedalaman di Indonesia (Sokola Rimba, 2008). Namun, berbeda dengan Butet yang berupaya membangun sekolah-sekolah sekaligus merumuskan model pembelajaran yang cocok untuk anak-anak pedalaman, Wood terfokus pada pendirian gedung-gedung sekolah dan pustakaloka.
Dengan perkataan lain, Wood telah merampungkan satu pekerjaan, yang tentu patut diapresiasi, untuk mendidik akal budi manusia. Namun, dia masih menyisakan pekerjaan lain, yakni mencari model pembelajaran yang tepat berdasarkan teori-teori pendidikan terbaru dan karakteristik sosiokultural peserta didik.
Kesudahannya, Wood boleh berbangga bahwa bukunya telah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa. Namun, dia bakal kecewa karena versi Indonesianya terbata-bata, terlalu kental dengan struktur dan gaya bahasa Inggris. Coba perhatikan terjemahan berikut: “Penyesuaian lainnya dilakukan, tetapi lembar perhitungan di komputer menunjukkan bahwa saya bisa menginvestasikan empat tahun kehidupan saya ke karya amal saya tanpa mengambil gaji” (hlm. 95).[]

Resensi Buku

Oleh: Agung Prihantoro
Judul buku           : Ideologi-ideologi Pendidikan
Penulis                  : William F. O’neil
Penerjemah          : Omi Intan Naomi
Kata Pengantar    : Mansour Fakih
Penerbit                : Pustaka Pelajar Yogyakarta, April 2001
Tebal                     : xlv + 724 halaman

Satu pertanyaan penting dalam bidang pendidikan yang patut kita jawab bersama, khususnya para pembuat kebijakan, adalah apakah sebenarnya ideologi pendidikan kita? Ada enam kemungkinan jawaban menurut William F. O’neil dalam bukunya yang dalam edisi bahasa Inggris berjudul Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies ini, yakni fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, liberalisme, liberasionisme dan anarkisme (hal. 99).
Enam ideologi pendidikan dasar ini dikelompokkan menjadi dua. Tiga yang pertama termasuk ke dalam kategori ideologi konservatif, sedangkan tiga yang terakhir termasuk ke dalam ideologi liberal. Pengelompokan ini dibuat atas dasar keterkaitan antara pendidikan dan masyarakat; apakah pendidikan dipandang sebagai cara untuk mempertahankan kehidupan masyarakat yang sudah ada (konservatif) atau untuk mengubahnya (liberal). Sementara itu, Mansour Fakih menambahkan ideologi kritis yang secara tegas menyatakan bahwa tugas utama pendidikan adalah menciptakan sikap kritis masyarakat terhadap sistem dan struktur yang tidak adil agar bisa melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem politik, ekonomi dan sosial yang lebih adil (hal. xvi). Pada praktiknya memang kedua cara pandang tersebut sulit untuk dipilah-pilah secara hitam-putih. Akan tetapi, kita selalu bisa melihat mainstream pendidikan yang mengalir di tengah-tengah suatu masyarakat.
Dalam buku ini O’neil melampirkan tes ideologi pendidikan sebagai alat diagnosis untuk menakar mainstream tersebut (hal. 555). Tes ini terdiri dari 104 buah pertanyaan dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS) sampai Sangat Tidak Setuju (STS). Pertanyaan pertama, misalnya, “Guru harus lebih peduli pada pemberian motivasi dengan memberikan rangsangan agar siswa tertarik untuk belajar ketimbang menyampaikan pengetahuan.” Pertanyaan-pertanyaan dalam tes ini berada dalam kerangka ciri masing-masing dari fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, liberalisme, liberasionisme dan anarkisme pendidikan.
Keenam ideologi pendidikan tersebut menjadi pokok pembicaraan O’neil dalam buku yang cukup tebal ini. Pada Bagian I (Bab 1-3) dia menguraikan hubungan antara filsafat dan filsafat (ideologi) pendidikan. Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai mencakup teori moral (Apakah perilaku antarmanusia yang baik itu?[ Skema 2-3]). Teori moral ini tertanam di dalam filsafat politik yang sebagian terungkap dalam filsafat pendidikan. Jelaslah bahwa sebenarnya keterkaitan antara filsafat politik dan filsafat pendidikan sangat dekat. Bahkan O’neil mengatakan bahwa dari enam sistem etika sosial dasar (konservatisme reaksioner, konservatisme filosofis, konservatisme sosial, liberalisme politik, liberasionisme politik, dan anarkisme politik), yang ditarik melalui filsafat politik, muncullah enam ideologi pendidikan.
Dengan kata lain, ideologi pendidikan itu lahir dari etika sosial dan filsafat politik yang dianut oleh suatu masyarakat. Namun, sebenarnya tidak cukup dikatakan demikian, karena proses pendidikan yang bermuatan ideologis tertentu pada gilirannya akan melahirkan individu-individu dan masyarakat yang menciptakan etika sosial dan filsafat politik berikutnya. Jadi, sistem pendidikan merupakan anak sekaligus induk dari sistem sosial dan politik. Lantas apakah sistem pendidikan konservatif bisa melahirkan sistem politik liberal, dan sebaliknya? Kita tidak perlu gegabah untuk menjawab pertanyaan ini, karena perlu diingat adalah bahwa selain faktor pendidikan, politik, sosial juga terdapat faktor ekonomi, budaya dan hukum, dan bahwa kompleksitas kehidupan ini tidak cukup direduksi menjadi sebuah pertanyaan seperti itu.
Pada Bagian II dan III (Bab 4-10), O’neil menjelaskan masing-masing dari keenam ideologi pendidikan tersebut di atas yang kemudian diperbandingkan pada Bagian IV (Bab 11). Secara garis besar keenam ideologi tersebut bisa dipaparkan sebagai berikut. Pertama, ideologi fundamentalisme melihat pendidikan bertujuan untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang sekarang ada. Oleh karenanya, sekolah ditujukan untuk membangun kembali masyarakat dengan mendorongnya agar kembali ke tujuan-tujuan semula; dan untuk menyalurkan informasi dan keterampilan yang diperlukan guna mencapai keberhasilan dalam tatanan sosial yang ada. Ciri utama ideologi ini adalah bahwa pendidikan dipandang sebagai agen dan proses pewarisan moral, sedangkan anak dianggap cenderung berbuat salah jika tidak diarahkan dan diberi pengajaran yang tegas serta tepat. Makanya pelajarannya menitikberatkan pada pelatihan moral dan keterampilan akademis serta praktis agar anak menjadi anggota yang efektif dari masyarakatnya. Metode pengajarannya ialah ceramah, hafalan dan disiplin yang tinggi.
Kedua, intelektualisme pendidikan bertujuan mengenali, melestarikan dan meneruskan kebenaran. Kebenaran adalah nilai instrinsik yang terkandung di dalam pengetahuan sebagai tujuan-dalam-dirinya-sendiri (end-in-itself). Manusia merupakan kodrat yang bersifat universal dan melampaui keadaan-keadaan tertentu. Sementara masyarakatnya menekankan stabilitas filosofis di atas kebutuhan akan perubahan (absolutisme filosofis), sekolah bertugas mengajar siswa bagaimana cara menalar dan meneruskan kebijaksanaan-kebijaksanaan masa silam. Kesamaan-kesamaan individu lebih penting daripada perbedaannya; individu cenderung mengakui suatu pandangan mutlak tentang kenyataan. Anak banyak sekali disuguhi ajaran filosofis atau teologis dengan cara ceramah dan hafalan.
Ketiga, konservatisme pendidikan bertujuan melestarikan dan meneruskan pola-pola perilaku sosial yang mapan. Sekolah berfungsi untuk mendorong pemahaman serta penghargaan terhadap lembaga, tradisi dan proses budaya yang telah teruji oleh waktu; dan meneruskan informasi serta keterampilan sebagai bekal bagi anak untuk memperoleh keberhasilan dalam masyarakatnya. Pendidikan berpusat pada tradisi dan lembaga sosial yang ada; serta berdasarkan sistem budaya tertutup dengan menerima perubahan secara bertahap. Anak memerlukan tuntutan yang tegas dan pelajaran yang baik sebelum ia bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pelajaran sekolah menekankan pada pelatihan dasar dengan keterampilan membaca, menulis dan berhitung. Umumnya guru bersedia menggunakan metode apapun yang paling efektif untuk memperlancar jalannya pembelajaran, tetapi tidak mau meninggalkan tata cara lama secara radikal.
Keempat, liberalisme pendidikan bertujuan mengangkat perilaku pribadi yang efektif. Sekolah bertujuan menyediakan informasi dan keterampilan yang diperlukan siswa supaya bisa belajar sendiri; dan mengajar siswa tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah praktis secara pribadi maupun berkelompok dengan metode ilmiah-rasional. Individu adalah pribadi unik yang akan menemukan kepuasan terbesar jika mampu mengekspresikan diri ketika menanggapi kondisi yang terus berubah; individu dibebaskan mencapai kepentingannya sendiri. Anak didorong untuk menjelajahi problematika dan isu terkini secara kritis dan terbuka. Pendidikan ini menekankan masa depan anak berdasarkan penelitian eksperimental yang terbuka. Perubahan secara tidak langsung disambut dengan mengembangkan kemampuan individu untuk mengejar tujuan-tujuan pribadinya. Perbedaan-perbedaan individu lebih penting daripada persamaan-persamaannya.
Kelima, liberasionisme pendidikan bertujuan mendorong pembaruan atau perombakan sosial dengan cara memaksimalkan kebebasan individu di sekolah. Pendidikan ditujukan untuk secara utuh mewujudkan setiap potensi yang dimiliki anak sebagai manusia yang berbeda dari manusia lainnya. Sekolah berfungsi membantu siswa untuk mengenal dan menanggapi kebutuhan akan pembaruan sosial, dan menyediakan informasi serta keterampilan yang diperlukan oleh siswa supaya bisa belajar sendiri secara efektif. Pengetahuan merupakan alat yang dibutuhkan untuk melakukan perombakan sosial. Anak dipandang cenderung pada kebaikan, dan individualisme merupakan ungkapan keanggotaan sosial seorang individu. Metode pengajarannya menganggap kegiatan belajar sebagai dampak sampingan dari kegiatan lain yang lebih bermakna dan membebaskan siswa untuk mengarahkan kegiatan belajarnya sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan selaras dengan kondisi sosial. Sementara guru diposisikan sebagai model komitmen intelektual dan sosial.
Keenam, anarkisme pendidikan bertujuan melakukan perombakan segera dan besar secara humanis dengan cara menghapuskan kewajiban bersekolah. Seluruh sistem pendidikan formal dihapuskan dan digantikan dengan pola belajar yang ditentukan sendiri oleh setiap individu secara sukarela. Di sini juga tersedia akses bebas dan universal terhadap bahan dan kesempatan pendidikan. Ideologi pendidikan ini hendak mengembangkan sebuah masyarakat pendidikan yang sebisa mungkin menghapus sekolah formal dan kekangan institusional lain, serta menekankan masa depan pasca sejarah di mana manusia menjadi makhluk bermoral yang mengatur diri sendiri. Perbedaan individual dibangkitkan untuk melawan kebijakan yang baku. Oleh karenanya, pelajaran dan metode pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada anak didik, sehingga guru bisa dihapus begitu saja.
Sampai di sini, kita bisa mengaca diri di muka cermin keenam ideologi pendidikan yang tumbuh di berbagai belahan dunia, khususnya Amerika Serikat yang menjadi latar kajian buku ini. Lebih dari itu, mungkin kita bisa “memilih” satu di antara ideologi pendidikan tersebut, tanpa harus dimulai dari starting point politik yang sedang memanas, untuk secara bertahap dan pasti merancang perubahan masa depan bangsa Indonesia tercinta demi kehidupan rakyat yang berkeadilan. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah kini telah tiba saatnya kita mengambil langkah dengan berani sekaligus hati-hati untuk secara sadar membenahi sistem pendidikan kita.[]

Resensi Buku

Oleh: Agung Prihantoro
Judul buku    : Islam ala Soekarno: Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia
Penulis           : Maslahul Falah
Editor            : Hadi Purwanto
Penerbit        : Kreasi Wacana, Juli 2003
Halaman       : xviii + 164

Buku ini menarik karena barangkali satu-satunya yang secara khusus membahas pemikiran keagamaan (keislaman) Soekarno. Buku-buku lain, artikel-artikel, dan diskusi-diskusi tentangnya hampir senantiasa mengulas pemikiran kebangsaannya. Padahal, konon dunia Islam masa itu membanggakan kebesaran Soekarno sebagai pemimpin dan pembaru Islam. Sayangnya, pelacakan ini tidak dilakukan secara optimal dan juga tidak dibarengi dengan tata penulisan dan penyuntingan yang apik, sebagaimana akan saya tunjukkan dalam tulisan ini.
Membaca judul buku ini, saya berharap menemukan rumusan Islam liberal versi Si Bung. Yang terbayang dalam pikiran saya adalah, pertama-tama, latar belakang pemikiran keislaman Soekarno, kemudian konsep pembaruan liberal, dan kontribusinya bagi lanskap pemikiran Islam liberal di Indonesia. Saya pun berharap akan mendapati eksplorasi yang cukup lengkap tentang konsep pembaruan liberal Soekarno: bagaimana dia mendudukkan Al-Quran, hadis, Nabi Muhammad Saw. dan kesejarahannya, penafsiran dan praktik Islam pasca kenabian, dan hubungan antara Islam dan modernitas.
Namun, setelah membaca seluruh isi buku, ternyata harapan saya tidak sepenuhnya bergayung-sambut. Saya hanya menemukan latar belakang pemikiran keislaman tokoh kita ini, sekelumit pandangannya tentang Al-Quran, hadis, tafsir, fiqih, dan hubungan antara Islam dan negara (-bangsa). Yang cukup banyak dipaparkan penulisnya adalah latar belakang pemikiran Soekarno yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam nasional.
Kehidupan keagamaan Soekarno bermula dari tradisi sinkretis keluarganya. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodiharjo, dikenal sebagai bangsawan pengikut gerakan teosofi, yang banyak beranggotakan kaum Muslim. Sementara itu, pengaruh ibunya yang seorang kasta Brahmana Bali di sini dipandang sebelah mata ([h. 13] apakah karena mainstream patriarkal dalam keluarganya, atau memang pengaruh ibunya tidak tampak dalam pemikiran keislaman Soekarno?). Selain ayahnya, ada empat orang yang sangat memengaruhi keislaman Soekarno, yaitu H.O.S. Cokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, Ahmad Hassan, dan K.H. Mas Mansur.
Sebagai hasil pendidikan Islam mereka, Soekarno memandang Al-Quran, hadis, dan tafsir secara liberal. Menurutnya, Kitab Suci Al-Quran adalah sebuah hukum tertinggi umat Islam (h. 75), sedangkan Nabi Muhammad Saw. ma‘shûm ‘terlepas dari kesalahan’. Namun, umat Islam perlu memaksimalkan akal untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis secara cerdas guna mengamalkan ajaran-ajaran keduanya sesuai dengan lokalitas dan temporalitas. Beragam penafsiran lokal dan temporer inilah yang kemudian menggiring Soekarno mengamini Islam “warna-warni”.
Ada dua pandangan liberal Soekarno tentang fiqih yang diangkat dalam buku ini, yakni hukumnya donor darah kepada non-Muslim dan tata cara menyucikan najis jilatan anjing. Sebagian ulama saat itu mengharamkan umat Islam yang mendonorkan darah mereka kepada non-Muslim, karena yang disebut terakhir ini adalah orang-orang musyrik yang memusuhi Islam. Akan tetapi, Soekarno melihat kasus ini dari perspektif kemanusiaan. Dia membolehkan donor darah kepada sesiapa pun demi keselamatan nyawa manusia.
Sementara itu, untuk membersihkan najis jilatan anjing, Putra Sang Fajar ini tidak mengharuskan penyucian dengan air sebanyak tujuh kali dan sekali di antaranya dengan debu. Menurutnya, Nabi memerintahkan demikian karena pada zaman dahulu belum ada sabun atau kreolin. Jika kaum Muslim awal sudah mengenal bahan-bahan pembersih, kata Soekarno, najis tersebut cukup disucikan dengan sabun atau kreolin. Dua pandangan Soekarno ini dapat dikatakan “baru”, tetapi tidak didasarkan pada ijtihad fiqih yang baku, sehingga dia tidak disebut sebagai seorang mujtahid ([pembaru] h. 126). Dia sekadar menginginkan Islam membawa manfaat bagi semua manusia dan mudah diamalkan pemeluknya.
Keinginan yang disebut terakhir ini mendorong Soekarno mengambil praktik Islam di Mesir, Palestina, India, Arab Saudi, dan, terutama, Turki sebagai referensi mutakhir tentang hubungan antara Islam dan negara (-bangsa, sebagai konsekuensi dari modernitas). Secara khusus, dia pernah menulis Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?, yang memicu polemik-ideologis panjang dengan Muhammad Natsir. Soekarno sangat mendukung gagasan genius Kemal Ataturk untuk mereformasi Turki dari “Negara Agama” jadi “Negara Netral Agama”. Walau demikian, Soekarno tidak sepenuhnya setuju dengan pemisahan Islam dari negara, karena Islam memunyai cita-cita ketatanegaraan. Akan tetapi, tidak disebutkan apa cita-cita ketatanegaraan Islam tersebut.
Soekarno menolak daulah islamiyah (negara Islam), “Islam dipisahkan dari negara, agar Islam menjadi merdeka, dan negara pun menjadi merdeka.” Pemisahan ini akan menjamin kehidupan yang harmonis antara Islam dan negara. Dengan kata lain, kesuburan—meminjam istilah Soekarno—suatu agama dan negara akan berjalan seiring, tanpa pemanfaatan satu sama lain tetapi saling membantu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Idealnya, negara mengantarkan dan mamfasilitasi masyarakat untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak suci agama (h. 98).
Sampai di sini, Islam liberal versi Soekarno yang dipaparkan dalam buku ini tidaklah selengkap yang saya harapkan di awal. Saya menduga ada dua sebab mengapa demikian: pertama, Soekarno memang tidak memunyai pemikiran Islam liberal yang lengkap dan matang; atau kedua, penulis buku ini tidak meneliti—katakanlah sekadar mengais-ngais—sumber-sumber pemikiran Soekarno yang representatif, mengingat penulis tidak secara eksplisit menyebutkan sumber-sumber kajiannya dan memberikan batasan pada kajian tersebut. Bahkan, sejauh pembacaan saya, tak satu kata “liberal” pun—yang ditulis dalam sub-judulnya—disebut dalam isi buku ini.
Pandangan-pandangan Islam Soekarno juga tampak kurang jelas karena berbaur dengan pendapat-pendapat penulisnya di sana-sini, terutama di hampir semua awal bab dan sub-bab. Mungkin penulisnya hendak memberikan pengantar sebelum memaparkan pemikiran Soekarno, tetapi pengantar-pengantar itu terlalu banyak dan, dalam batas-batas tertentu, kurang relevan. Tata penulisan semacam ini perlu diperhatikan, termasuk bagaimana menyusun kalimat yang utuh dan paragraf sebagai sebuah kesatuan pikiran yang koheren dan mudah dipahami (misalnya, tidak terlalu panjang).
Pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab atas kekurangan (selain kelebihannya) sebuah buku adalah penyunting. Maka, kekurangan-kekurangan penulis seharusnya dibenahi secara cermat oleh penyunting. Beberapa kekurangan yang dimaksud dalam buku ini, selain yang disebut di atas, adalah: (1) inkonsistensi penyebutan sumber referensi, sebagian disebutkan dalam body text dan sebagian lagi dalam catatan kaki; (2) ketidaktepatan ejaan, misalnya kata “pembaharuan” [KBBI: “pembaruan”]; (3) inkonsistensi transliterasi, misalnya Muhammad dan Muhammad; dan (4) inkonsistensi penomoran dan penulisan huruf besar dua sub-bab yang sejajar pada halaman 126 [1. Donor darah] dan 133 [a. Penyucian Najis karena Jilatan Anjing].
Memang, menulis dan menyunting buku itu mudah, tetapi menulis dan menyunting buku yang baik perlu kerja keras.[]

Resensi Buku

Oleh Agung Prihantoro
Judul              : Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan
Penulis           : Jérôme Samuel
Penerjemah   : Dhany Saraswati Wardhany
Penyunting    : Emma Sitohang-Nababan
Penerbit         : Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
Cetakan          : I, Oktober 2008
Tebal               : 534 halaman

Bagi Joshua Fishman, aneh kalau orang Indonesia merasa rendah diri karena bahasa nasionalnya miskin dan “belang-bonteng dengan kata-kata semua bangsa di seluruh dunia”. Pasalnya, Fishman, seorang peneliti bahasa Indonesia, malah memandang perkembangan bahasa Indonesia yang pesat sebagai sebuah keajaiban.
Hanya dalam tempo empat puluh tahun, bahasa Melayu yang kampungan dan melarat telah berkembang jadi bahasa modern. Pada 1928, bahasa Melayu modern ini ditahbiskan sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional dengan pelbagai fungsinya bagi sebuah bangsa yang besar dan majemuk. Seketika itu juga, bahasa Indonesia modern ini mempunyai 37.795 istilah baru (h. 22). Sungguh ajaib!
Akan tetapi, Jérôme Samuel tidak serta-merta mengamini pandangan Fishman tadi, meskipun mengakui bahwa dirinya tertarik dengan fenomena bahasa Indonesia tersebut. Apalagi, beberapa peneliti bahasa di Eropa menyebut-nyebut bahasa Indonesia sebagai contoh kasus tentang apa yang dinamakan modernisasi bahasa yang berhasil secara gilang-gemilang. Lantas, Samuel mulai meneliti riwayat bahasa Indonesia selama kurun 1942-1995.
Samuel mendefinisikan modernisasi bahasa, dengan menukil pendapat Charles Ferguson, sebagai baku terjemah dengan bahasa-bahasa lain dalam bidang-bidang dan bentuk-bentuk wacana khas ‘masyarakat modern’ yang bersifat industrialis, sekuler, dan multistruktur. Modernisasi juga berarti mengendalikan, memaksakan, mengatur, dan merencanakan pembakuan bahasa Indonesia oleh pemerintah pusat melalui lembaga bahasa (h. 27).
Kelak, terlebih pada pemerintahan Order Baru, modernisasi yang otoriter ditentang oleh para munsyi. Menurut mereka, modernisasi otoriter ini tak lebih dari politisasi bahasa untuk melanggengkan kekuasaan, bukan menumbuhkembangkan dan menata bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa yang mencerdaskan dan mapan sebagaimana bahasa-bahasa internasional. Modernisasi otoriter ini menelan korban, yakni para penulis dan sastrawan dicekal untuk membuahkan karya-karya tulis dan lisan yang kritis.
Samuel memeriodisasi modernisasi bahasa Indonesia jadi tiga tahap utama. Tahap I merupakan Pembangunan Peristilahan Indonesia yang berlangsung pada 1942-1966. Tahap II disebut Perencanaan Istilah sepanjang 1967-1995. Tahap III adalah Pengujian Peristilahan Resmi pada 1975-1995. Tahap II dan III bergulir pada masa yang hampir bersamaan, lantaran kala itu terjadi dua aktivitas pokok menyangkut bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, yakni perencanaan dan pengujian istilah “resmi”.
Sebenarnya, modernisasi bahasa Indonesia sudah dimulai semenjak sangat lama, yaitu pada abad ke-7. Permulaan modernisasi ini ditandai dengan pembuatan prasasti berbahasa Melayu Kuno. Temuan-temuan prasasti ini membuktikan bahwa penguasa atau orang-orang yang melek huruf pada zaman itu telah memberi perlakuan tertentu pada bahasa Melayu.
Selanjutnya, seperti Fishman, Samuel mencatat tahun 1920-an sebagai tonggak sejarah bahasa Indonesia. Namun, Fishman menilai tonggak sejarah itu sebagai tonggak ajaib bahasa Indonesia dengan mengacu pada tulisan-tulisan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) yang menonjolkan pencapaian luar biasa bahasa Indonesia jadi bahasa nasional. Lain halnya, Samuel berpendapat bahwa keajaiban itu hanyalah transfigurasi kaum nasionalis Indonesia yang pada kurun 1920-an meraih kesadaran keindonesiaan dan salah satu unsur penting kesadaran tersebut ialah bahasa Indonesia (h. 473).
Pencapaian bahasa Indonesia ini, lanjut Samuel, secara keseluruhan memang menakjubkan, tetapi modernisasi detail-detailnya tidak merata. Modernisasi kosakatanya berupa penyerapan kata-kata asing secara berlebihan dan kurang tertata. Bahkan pada gilirannya, masyarakat dengan perasaan bangga sengaja menjejalkan banyak sekali kata asing, terutama dari bahasa Inggris, ke dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari.
Politik peristilahan pun tak kurang karut-marutnya. Rezim Orde Baru, sekali lagi, mempolitisasi istilah-istilah sekadar untuk melanggengkan kekuasaannya. Arkian. pemerintahan-pemerintahan berikutnya tak kunjung serius untuk mewadahi dan menyistematisasikan pemikiran-pemikiran masyarakat dan mengatur penggunaan istilah-istilah. Alhasil, istilah-istilah berkembang secara liar sehingga masyarakat bingung untuk berbahasa dengan benar dan tepat.
Dengan argumen-argumen di atas, Samuel menampik pandangan Fishman bahwa modernisasi bahasa Indonesia adalah sebuah keajaiban. Meski demikian, Samuel sepakat bahwa kasus modernisasi semacam itu jarang ditemui.
Usai menolak keajaiban Fishman, Samuel tanpa sadar memperlihatkan “keajaiban” lain dari bahasa Indonesia. Keajaiban itu adalah penyerapan kosakata asing secara amat deras ke dalam bahasa Indonesia, skalanya yang luas, dan keterkaitannya dengan perubahan kebudayaan Nusantara (h. 473). Modernisasi bahasa Indonesia disamakan dengan westernisasi bahasa dan juga kebudayaan Indonesia. Ide penyamaan modernisasi dengan westernisasi ini berasal dari STA, yang sempat memicu polemik kebudayaan. Maka, dapatlah dikatakan secara agak berlebihan bahwa dua keajaiban yang berbeda dari bahasa Indonesia itu berkecambah dari pemikiran-pemikiran STA.
Satu catatan lagi, buku tebal yang aslinya berbahasa Prancis dan bersumber dari disertasi penulisnya ini diterjemahkan dan disunting dengan cukup baik. Beberapa ketidakakuratan penerjemahannya tidak terlalu memengaruhi signifikansi buku ini sebagai sebuah referensi teranyar perihal modernisasi bahasa Indonesia.[]

Resensi Buku

Oleh: Agung Prihantoro
Judul               : Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan
Penulis            : Prof. Dr. H. Djaali dan Dr. Pudji Muljono
Penyunting    : Y. B. Sudarmanto
Penerbit         : Grasindo, Jakarta
Cetakan         : I, 2008
Tebal              : x + 142 halaman

Agar anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN 2009 dan APBD 2009 dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal, banyak persiapan mesti dilakukan pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah menyiapkan rancangan evaluasi yang independen untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan biaya 224 triliun rupiah itu.
Evaluasi merupakan langkah baku dalam serangkaian pelaksanaan suatu program. Selain untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, evaluasi juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi perihal hasil-hasil yang telah dicapai dan untuk memberikan rekomendasi apakah program-program tersebut sudah bagus, perlu diperbaiki atau justru dihentikan. Pada akhirnya, evaluasi dilakukan untuk mengambil putusan berikutnya.
Evaluasi yang sedang dibicarakan ini disebut evaluasi program. Ada jenis lain yang dikenal dalam wacana evaluasi, yakni evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah “proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna mengetahui seberapa jauh siswa telah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran” (Gronlund, 1985: 5).
Evaluasi meliputi dua langkah, yaitu asesmen (assessment) dan pengukuran (measurement). Setiap buku tentang evaluasi, asesmen, atau pengukuran, termasuk buku Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan ini, lazimnya diawali dengan penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah tersebut. Asesmen, seturut buku ini, dibatasi sebagai proses membandingkan suatu objek atau gejala dengan patokan-patokan tertentu, sedangkan pengukuran ialah proses memasangkan fakta-fakta pada suatu objek dengan satuan-satuan ukuran tertentu (h. 3).
Di tengah-tengah kelangkaan literatur pengukuran (psikometrika) dalam bahasa Indonesia, karya Djaali, guru besar Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNJ, dan Pudji Muljono, dosen IPB, ini patut diapresiasi.
Dalam bahasa Inggris, sebenarnya sudah banyak sekali buku pengukuran yang ditulis. Sampai-sampai, W. James Popham, seorang ahli pengukuran penerima Award for Career Contributions to Educational Measurement dari National Council on Measurement in Education pada 2002, mula-mula menolak untuk menulis buku pengukuran. Namun, dia kemudian bersedia menulis Modern Educational Measurement (1981) karena, ujarnya, wacana pengukuran berkembang terus-menerus.
Yang diperikan dalam buku Djaali dan Muljono ini adalah teori pengukuran klasik. Ciri khas teori pengukuran klasik, yang membedakannya dari teori modern, ialah bahwa kelompok butir instrumen (tes atau nontes) tak dapat dipisahkan dari kelompok peserta tes atau responden nontes, sehingga skor instrumen bergantung pada butir dan pesertanya (Naga, 1992: 4-5).
Teori pengukuran klasik maupun modern menyoal tiga perkara pokok, yakni pengonstruksian instrumen, penyelenggaraan tes atau nontes, dan penskoran butirnya. Djaali dan Muljono di sini membahas dua perkara saja: pengonstruksian instrumen dan penskorannya. Pengonstruksian instrumen diperikan dalam tiga bab (II-IV), yang mencakup skala pengukuran, deskripsi hasil pengukuran, validitas, reliabilitas, dan langkah-langkah pengembangan instrumen; sedangkan penskoran dibicarakan hanya pada Bab V.
Instrumen dikonstruksi dengan mengacu pada tujuan, jenis, skala, dan deskripsi hasil pengukuran. Tujuan menentukan jenis-jenis instrumen yang bakal dibuat, misalnya, apakah tes kecerdasan, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar, tes tertulis, tes perbuatan, kuesioner, pedoman observasi, ataukah pedoman wawancara. Tujuan juga menentukan macam skala (Likert, Gutman, Semantik Diferensial, Thurstone, Kiraan) dan deskripsi hasil pengukurannya.
Target dari pengonstruksian instrumen adalah terciptanya seperangkat instrumen yang valid dan reliabel. Untuk memperoleh instrumen yang siap pakai ini perlu dilakukan serentetan proses validasi dengan rumus-rumus statistik standar. Buku ini menjelaskan proses-proses validasi instrumen secara padat dan menyertakan contoh-contoh (h. 71-100).
Akan halnya penskoran, bagian ini mengupas kuantifikasi jawaban peserta tes atau responden nontes ke dalam angka. Angka tersebut merupakan nilai kuantitatif dari jawaban peserta atau responden.
Apa yang dipaparkan dalam buku ini tentu menjadi salah satu referensi pengantar untuk mendalami wacana ini dan mengukur keberhasilan pendidikan nasional secara ilmiah, independen, efisien, dan efektif. Prinsip-prinsip ilmiah, independen, efisien, dan efektif, mesti diterapkan untuk mengetahui tingkat kemajuan pendidikan Indonesia yang sebenarnya demi menghemat biaya finansial, psikologis, sosial, dan politis. Penghematan aneka biaya ini dituntut oleh para pengamat pendidikan, mengingat Ujian Nasional sebagai bentuk pengukuran selama ini dianggap boros secara finansial, psikologis, sosial, dan politis.
Pengukuran sebagai bagian dari evaluasi, sekali lagi, merupakan langkah baku dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan. Dalam pendidikan, pengukuran dilaksanakan di tingkat kelas, satuan pendidikan, dinas, wilayah, sampai tingkat nasional. Akan tetapi, seluruh kegiatan pengukuran (dan evaluasi) tersebut semestinya mengacu tujuan dan fungsi pendidikan nasional (UU No. 20/2003 Bab II pasal 3).
Syahdan, pada 2009 nanti kita dapat melontarkan dua pertanyaan besar secara lebih lantang: Seberapa berhasil pendidikan nasional mencapai tujuannya untuk “mengembangkan potensi peserta didik jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”? Seberapa berhasil pendidikan nasional berfungsi untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”?[]
(Pernah dimuat di Koran Jakarta Sabtu 8 November 2008)

Awan Tag